Telegram diblokir?

30DaysWritingChallenge Kebijakan Publik miscellaneous

Telegram diblokir?

7/15/2017 Komentar

Ketika menerima kabar di salah satu grup di telegram bahwa aplikasi ini akan diblokir, saya tidak langsung percaya. Mungkin ini jenis hoax yang lain, pikir saya waktu itu. Tidak berapa lama, seorang anggota grup membagikan sebuah tautan berita dari detik.com. Saya pun mulai mencari tahu beritanya. Saya cukup lega ketika tahu bahwa yang diblokir adalah yang berbasis webnya. Sedangkan aplikasi yang melalui ponsel tidak. Tapi berita tentang pemblokiran ini masih saja hangat dibicarakan. Bahkan banyak yang membuat petisi, juga melapor langsung pada pembuat aplikasi Telegram. Memang aplikasi ini belum sepopuler Line, WhatsApp. Tapi saya melihat ada potensinya kesana. Beberapa grup dan kelas online yang saya pernah dengar, diadakan melalui Telegram. Saya mulai mempertanyakan keputusan pemerintah. Alasan apa yang melatarbelakangi pemblokiran aplikasi ini.

"Di Telegram, kami cek ada 17 ribu halaman mengandung terorisme, radikalisme, membuat bom, dan lainnya, semua ada. Jadi harus diblok, karena kita anti-radikalisme," kata menteri yang akrab disapa Chief RA itu, Jumat (14/7/2017). (Sumber: detik.com)

Mengapa Telegram? Bukankah ada website, ada aplikasi chat lain, dan banyak sumber lainnya yang mungkin mengandung terorisme, radikalisme, dan sebagainya. Apakah memblokir aplikasi ini benar-benar solusi yang efektif. Apa ini tidak seperti membunuh nyamuk dengan cara dibom?  Tidakkah masih banyak solusi lain, untuk mengatasi terorisme? Ah, mungkin ada banyak hal yang tidak saya ketahui tentang pertahanan negara. Mungkin ini keputusan terbaik yang bisa pemerintah lakukan ditengah maraknya isu terorisme. 

Tapi di sisi lain, saya pun prihatin. Tidakkah perhatian negara seakan lebih berat pada urusan terorisme ini. Bukannya tidak mendukung upaya dan kerja keras pemerintah. Namun sekedar mempertanyakan, sudahkan perhatian serupa ditujukan pada hal lain yang juga menjadi ancaman dalam diam? Yang dampaknya mungkin tak serta merta dirasakan? Namun pelan-pelan merusak generasi, lalu perlahan menghancurkan keberlangsungan negara ini? 

Keprihatinan ini muncul kembali, ketika tadi saat membuka situs Goodreads, terpampang dengan jelas sebuah iklan game 18+ dengan gambar yang tak layak, menurut saya. Memang itu sumbernya dari GoogleAds, yang mungkin tak mudah untuk dikendalikan. Tapi maukah kita mulai sadar, bahwa kini pornografi semakin mudah diakses, bahkan datang dengan sendirinya. Siapa yang membuka laman web Goodreads? Tak ada orang tua yang curiga bila anaknya membuka situs ini. Toh situs ini adalah situs tentang buku bacaan. Pun sama halnya ketika suatu kali saya membuka aplikasi religi di ponsel. Karena gratis, aplikasi ini memuat Ads. Alangkah terkejutnya saya ketika iklan yang muncul, adalah iklan berbau pornografi. Rasanya mengerikan sekali, bila dunia tanpa batas yang bisa digenggam ini, menjadi teman sehari-hari generasi muda. 

"Ah, kalau melihat itu kan dosanya pada diri sendiri. Kalau teroris kan sifatnya meluas. Berdampak pada khalayak banyak" Mungkin Anda pernah mendengar celetukan bernada seperti itu. Mungkin ini seperti candaan. Mungkin juga yang bersangkutan belum pernah secara langsung bertemu dengan korban-korban pornografi. Pada orang-orang yang mengalami adiksi dan berjuang keras melawan adiksinya. Tentang bagaimana hidup seseorang ketika mencandu pornografi. Pernahkah Anda mendengar bahwa pornografi merusak 5 (lima) bagian otak manusia yang akan mengakibatkan otak mengecil? Hal ini sangat berpengaruh dalam berpikir, juga mempengaruhi cara pandangnya terhadap masalah dan pengambilan keputusan.  Ah, saya teringat sebuah video bagus yang dibagikan seorang kawan. Bisa dilihat di sini. (klik)

Bila Anda sudah melihat video itu, saya yakin Anda sudah punya bayangan seperti apa pornografi bisa menjadi bencana. Saya menyaksikan sendiri, seseorang yang tercandu pornografi. Dari luar, ia terlihat baik-baik saja. Namun sebetulnya sama sekali tidak. Hidupnya benar-benar labil. Ia selalu bingung dengan dirinya. Jika ada puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan orang generasi muda kita mengalami hal yang sama, apa jadinya?

Baik terorisme maupun pornografi sama-sama berbahaya menurut saya. Tidak hanya terorisme, pun rasanya saya ingin mendengar lebih banyak laman web yang bermuatan pornografi, diblokir oleh Pemerintah. Ah sekali lagi, mungkin saya yang kurang wawasan. Mungkin di balik meja-meja staf di Kementerian Kominfo saat ini ada orang-orang yang sibuk memblokir situs bermuatan pornografi. Sibuk bekerja dalam diam, supaya negara ini selamat. Baik dari ancaman dari dalam maupun dari luar.

Semoga. 

#Day10

#30DWCJilid7

#Squad8

Baca selengkapnya

Studying Public Policy : Pilihan Baik untuk Mempelajari Kebijakan Publik

book review Kebijakan Publik refleksi

Studying Public Policy : Pilihan Baik untuk Mempelajari Kebijakan Publik

3/12/2013 Komentar

Kebijakan publik, satu topik yang tidak akan pernah jauh dari kehidupan profesional perencana wilayah dan kota :). Kali ini saya berbagi info tentang satu buku yang cukup membantu Anda mempelajari Kebijakan Publik. Sebelumnya saya pernah menulis tentang refleksi bacaan untuk buku Public Policy yang ditulis Dr. Riant Nugroho. Berbeda dengan buku sebelumnya yang juga melibatkan konteks Indonesia dan berbagai praktek kebijakan publik di buku ini, saya kira lebih banyak konsep dan teori mempelajari  kebijakan publik dalam konteks yang lebih luas tentunya. Ah, tentu saja sesuai dengan judlnya; Studying Public Policy. 

Buku ini ditulis oleh Michael Howlett dan M. Ramesh terbitan Oxford University Press tahun 2003. Buku setebal 311 halaman dengan 11 bab ini pada awalnya direkomendasikan oleh senior saya saat saya mengatakan padanya saya sedang tertarik pada bidang Kebijakan Publik. Dan memang buku ini sangat membantu saya memahami kebijakan publik karena lingkup pembahasannya yang luas dan struktur pemaparannya yang mudah untuk dipahami. 

Apabila selama ini Anda hanya mengenal kebijakan publik dari William Dunn saja, saya kira ada baiknya Anda membaca buku ini. Buku ini membuka wawasan dan pemahaman bahwa kebijakan publik adalah materi yang kompleks, bukan sekedar tahapan - tahapan atau pekerjaan perumusan - pelaksanaan - evaluasi kebijakan. Salah satu yang saya sukai dari buku ini adalah pada setiap babnya akan ada kesimpulan dan "further readings" untuk kita menggali lebih jauh topik yang dibahas pada tiap bab. Mari kita intip apa saja isi buku ini:

Bagian 1: Pengantar, berisi berbagai tinjauan definisi dan pendekatan serta teori - teori kebijakan publik

Bagian 2: Institution, Actor and Instruments, dalam bagian ini Anda akan dikenalkan dengan pelaku dan lembaga terkait kebijakan publik, juga subsistem kebijakan publik serta berbagai klasifikasi kebijakan publik.

Bagian 3: The Public Policy Process, tentu saja ini berisi proses kebijakan publik yang umumnya sudah kita ketahui mulai dari perumusan hingga evaluasi. Proses kebijakan publik tersebut disajikan dalam cara yang berbeda, bukan sekedar pembahasan mengenai siklus kebijakan, namun juga kaitannya dengan subsistem kebijakan yang telah dibahas pada Bagian 2. Sejujurnya, bagian 3 ini adalah bagian paling menarik bagi saya :).

Bagian 4: Understanding Policy Change, bagian ini semacam pengingat atau catatan penting bahwa kebijakan publik baik upaya mempelajarinya maupun pada prakteknya merupakan sesuatu yang dinamis. 

Anda bisa mendapatkan buku ini di banyak toko buku online, dengan harga yang wajar (baca: agak mahal) tentunya. :). Atau dapat juga menitip pada rekan yang sedang di luar negeri. Ada baiknya saya menyertakan deskripsi buku ini dari Amazon.com:

Publication Date: June 5, 2003 | ISBN-10: 0195417941 | ISBN-13: 978-0195417944 | Edition: 2

"This book develops and analytical framework of the subject for those interested in public policy. Instead of focusing on the susbtantive policy of a particular policy area, the book examines the theoretical and conceptual foundations of, and approaches used in, the policy sciences."

 "Studies of public policymaking all to often apply general assumptions about political life to specific case studies. In Studying Public Policy, Michael Howlett and M. Ramesh argue that this approach does not do justice to the wealth of empirical studies pointing to a different set of factors responsible for general patterns of policymaking.

Following a discussion of the strengths and weaknesses of the existing approaches, the authors inventory current British, American and Canadian literature on policy actors, institutions, and instruments, and derive from that inventory the elements of an inductive, middle-range theory of public policymaking. The model developed in the book not only helps to unify theoretical and empirical studies, but identifies critical elements of the process of policy change of interest not only to specialists but also to practitioners in the field. "

Sekian tinjauan bacaaan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat! :)

Si Perencana Muda, Tiech

Sumber deskripsi dan gambar: 

1. http://www.amazon.com/Studying-Public-Policy-Cycles-Subsystems/dp/0195409760/ref=cm_cr_pr_orig_subj
2. http://www.amazon.com/Studying-Public-Policy-Cycles-Subsystems/dp/0195417941/ref=cm_cr_pr_orig_subj

Baca selengkapnya

Public Policy: Refleksi Bacaan Bagian 1

book review Kebijakan Publik my books refleksi

Public Policy: Refleksi Bacaan Bagian 1

12/24/2012 Komentar

Halo Liburan. Halo Buku – buku (ceile, sombong benerr dah baca buku, padahal ga sempet kebaca semua).

Ceritanya, kemarin saya tergoda untuk beli buku ini. Judulnya: “Public Policy” oleh Dr. Riant Nugroho.  Bukunya tebal dengan 827 halaman, lumayan bisa dijadikan bantal (loh!? :D). Alasan saya beli buku ini ya karena topik Public Policy selalu menarik buat saya (sejak kapan ya?) dan karena cinta pada pandangan pertama dengan sampul bukunya yang lucu, indah nan berwarna biru.  

Pada hari kedua liburan saya, setelah agak bosan membaca buku – buku fiksi dan buku – buku lucu saya penasaran sekali ingin membaca buku ini. Apa yang membuat buku ini berbeda dengan buku tentang Public Policy lainnya, yang selama ini banyak diacu oleh orang. Sebut saja buku Analisis Kebijakan miliknya William Dunn. Buku itu seperti buku sakti hampir bagi semua orang,  akademisi maupun praktisi.  Tadinya saya membuka – buka daftar isi, lalu daftar pustaka dan mulai screening isi buku ini. Dan memutuskan untuk membacanya layaknya membaca buku cerita, dari kata pengantar hingga akhir. Aneh, kata kawan saya. Tapi, saya kira buku ini menarik untuk dibaca dari awal. Untuk saya memahami latar belakang penulis dan latar belakang penulisan buku ini.

Rupanya saya salah (tidak salah – salah amat sebetulnya). Buku ini lebih dari sekedar menarik (untuk ukuran buku teks), setiap halamannya ingin saya ketahui. Banyak hal tak terduga yang saya dapatkan dari buku ini. Seperti membaca novel.  Otak saya bekerja, tidak sekedar menerima (juga menolak) premis – premis dan teori yang dipaparkan penulis, namun juga membayangkan yang terjadi dalam pekerjaan saya yang juga akrab dengan ranah kebijakan publik.

Bagian pertama, tentang Dinamika Kebijakan Publik memang belum masuk pada pembahasan teori Kebijakan Publik yang seringkali berkutat pada siklus perumusan – implementasi – pengendalian- monitoring dan evaluasi. Namun memaparkan makna kebijakan publik yang sebenarnya, kekeliruan pemahaman dan implementasinya dalam kehidupan bernegara. Yang menarik buat saya adalah, teori – teori manajemen yang disitir penulis dalam membahas kebijakan publik. Diantaranya buku- buku Peter F. Drucker, seorang ahli Manajemen yang justru saya kenal lewat sebuah Dorama Jepang (Oh, drama itu sangat bermanfaat kawan).

Bagian kedua dan seterusnya? Terus terang belum selesai, kawan. Saya baru sampai pada halaman 123. Masih seperdelapan dari total isi buku ini. Tapi baru membaca 1/8 nya banyak pikiran – pikiran usil saya bermunculan.

1.    Tentang banyaknya produk hukum atau peraturan perundangan di Indonesia. Misalnya di daerah, hampir semua dokumen kebijakan baik itu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dijadikan produk hukum. Selain 3 (tiga) dokumen itu, banyak juga produk kementerian yang dibawa ke daerah yang juga harus jadi Perda misalnya master plan sektoral.  Tidak salah memang, kebijakan publik memang harus ada aspek legal untuk menjamin pelaksanaannya. Padahal menurut saya, tidak perlu semua jadi Peraturan Perundangan. Bisa dibayangkan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk membuat satu produk hukum? Saya kira lebih dari cukup untuk mendanai hal lain yang lebih penting bagi pembangunan negara kita. Khususnya di aspek kesehatan dan pendidikan.

2.       Membaca buku ini membuat saya sadar, kebijakan yang diambil oleh seorang Bupati Sambas  (Provinsi Kalimantan Barat) saat ini tidak sepenuhnya salah. Kebijakan apa? Bupati periode ini sangat concern dengan aspek pendidikan dan kesehatan. Beliau tidak segan berinvestasi besar pada kedua bidang ini. Tapi, menurut saya salahnya, beliau kurang concern dengan pembangunan infrastruktur (menurut pengamatan saya dari rencana kerja beliau di RPJMD).  Dalam buku Public Policy ini, menurut Dr. Riant Nugroho, urusan utama Pemerintah Daerah adalah Kewargaan – perijinan, kesehatan, pendidikan dan ketertiban. Urusan pendukung adalah air dan sanitasi, sampah dan limbah, transportasi massal dan keseimbangan lingkungan sedangkan pelengkap adalah soal keindahan dan kenyamanan. Artinya, mengedepankan urusan utama penting namun bukan berarti mengabaikan urusan pendukung dan pelengkap bukan?

3.  Sejak reformasi hingga kini, ramai sekali pemekaran wilayah dilakukan. Saya sangat mendukung, terutama bagi daerah – daerah di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Papua. Sulit memang untuk mengatur wilayah yang sebegitu luas. Tapi bila suatu wilayah hasil pemekaran, kemudian dilakukan pemekaran lagi dalam waktu kurang dari 10 tahun? Entah kenapa saya sangat menyayangkan ini. Dari sisi luas wilayah yang perlu diatur memang menjadi lebih efisien, tapi dari sisi yang lain bagaimana? Dokumen perencanaan pembangunan, Master Plan sektoral, Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru dibuat dan menghabiskan banyak dana, apa perlu dibuat kembali setelah 5 tahun kemudian hanya karena pemekaran wilayah. Katakanlah, pemekaran wilayah ini tidak sepenuhnya mengubah struktur dan fungsi pusat kegiatan di dalamnya, tapi dengan Kepala Daerah yang baru, DPRD yang baru, ada banyak inovasi baru dan juga kepentingan ‘politik’ yang baru.  Butuh pembangunan pusat pemerintahan yang baru, butuh belanja fisik dan non fisik yang baru. Semuanya butuh pendanaan yang tidak sedikit. Dengan kondisi Indonesia seperti saat ini, itukan prioritas? Oh, satu lagi. Pemekaran wilayah butuh kajian yang baik, untuk memastikan kelayakannya menjadi kabupaten/ kota atau provinsi yang baru. Lagi – lagi, biaya bukan?

4.   Dalam sebuah proyek pembangunan, tim (yang ada saya didalamnya) diharuskan mengkaji dokumen perencanaan pembangunan di wilayah tersebut. Saya mengkaji 23 dokumen , 4 dokumen kebijakan skala kabupaten, 18 dokumen rencana tata ruang ibukota kecamatan dan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan 1 masterplan air bersih Ibukota Kabupaten.  Yang membuat saya sedih, 18 dokumen ini sepertinya tidak sepenuhnya dijadikan acuan pembangunan Ibukota Kecamatan oleh Pemerintah Kabupaten tersebut. Saya bahkan curiga, dokumen ini (sebelum saya pinjam) telah tersimpan baik di perpustakaan Bappeda. Dan lebih menyedihkan lagi, apabila melihat isinya. Satu dokumen dengan dokumen lainnya sangat mirip isinya dan sangat normatif. Menandakan bahwa konsultan pembuatnya sama. Membuat 18 dokumen ini butuh waktu dan biaya. Katakanlah minimal satu dokumen bernilai 100 juta, bayangkan berapa rupiah yang disia – siakan untuk menghasilkan 18 dokumen yang dipertanyakan kualitas analisis dan kajiannya? Yang bahkan sangat wajar bila Pemkab tidak menggunakannya sebagai acuan penataan ruang bagi tiap IKK.

5.     Tahun 1998 perekonomian Indonesia hancur. Padahal sebelumnya diramalkan akan menjadi salah satu negara Asia yang akan maju tahun 2020 nanti. Rupanya itu hanya mimpi, kondisi sebenarnya perekonomian kita rapuh, tampak maju namun sebetulnya bersandar pada dinding tanpa pondasi yang dapat runtuh kapan saja. Dan sekarang, Indonesia kembali dipuji. Disebut sebagai negara yang berpotensi maju bersama negara lain semacam Cina dan Korea Selatan. Tahukah kalian kawan, feeling saya sebagai wanita (bukan sebagai ahli) pesimis!  

Membaca buku ini, hingga pada halaman 123, menyentak sekaligus mengkhawatirkan saya. Apa benar ini ulah kebijakan publik yang tidak unggul di negara ini? Apa yang akan terjadi pada negara kita? Dan kebijakan publik yang seperti apa yang dimaksud Dr. Riant Nugroho?  Ya, tunggu sampai saya selesai membacanya.Tapi, setelah ini sepertinya saya ingin membaca buku Dee, Madre. Buku ini dari tadi menggoda - goda saya untuk membacanya. Baiklah, otak saya butuh keseimbangan! :))

salam hangat, Tiech. 

Baca selengkapnya